Langsung ke konten

Saudara Hye-min Kim bersama istrinya, Ha-bin, di luar Pengadilan Negeri Gwangju

7 DESEMBER 2022
KOREA SELATAN

Dinas Sipil Pengganti di Korea Selatan Dianggap Sebagai Hukuman

Dinas Sipil Pengganti di Korea Selatan Dianggap Sebagai Hukuman

Pengadilan Negeri Gwangju di Korea Selatan rencananya akan memulai persidangan kasus Saudara Hye-min Kim pada 8 Desember 2022. Saudara Hye-min adalah orang pertama yang menolak dinas sipil pengganti wajib militer (ACS) atas dasar hati nurani karena merasa ACS itu seperti hukuman. Dia bisa dijatuhi hukuman penjara selama 36 bulan dan tercatat sebagai pelaku kriminal.

Masa dinas sipil pengganti wajib militer di Korea Selatan termasuk yang paling panjang di dunia, lamanya 36 bulan. Itu bahkan dua kali lebih lama daripada masa wajib militer di Korea Selatan. Selama waktu 36 bulan itu, orang yang menolak dinas militer karena hati nurani harus tinggal di asrama yang ada di penjara, dan kegiatan mereka di sana akan sangat dibatasi. Mereka seakan-akan jadi tahanan rumah. Meskipun itu disebut sebagai dinas sipil pengganti wajib militer, para ahli internasional mengatakan bahwa itu lebih cocok disebut sebagai ”hukuman pengganti”. a

Pada 28 Juni 2018, sebuah keputusan bersejarah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi Korea Selatan untuk melindungi hak orang-orang yang menolak dinas militer karena hati nurani. Mahkamah Konstitusi menegaskan kepada para pembuat hukum sebagai berikut: ”Jika dinas pengganti itu terlalu lama atau terlalu berat, sampai-sampai orang yang menolak dinas militer karena alasan hati nurani menjadi kesulitan untuk melakukannya, dinas pengganti tidak akan mencapai tujuannya dan sama saja seperti hukuman.”

Standar internasional untuk dinas sipil pengganti telah ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sebuah resolusi tahun 1998. Semua negara yang melaksanakan wajib militer diingatkan untuk menyediakan dinas sipil pengganti bagi mereka yang menolak dinas militer karena hati nurani. Dinas sipil tersebut harus ”bermanfaat untuk masyarakat dan itu tidak boleh dijadikan sebagai hukuman”.

Mengenai Saudara Hye-min, dulu dia pernah dikenai tuntutan hukum. Tapi, pada September 2020, Mahkamah Agung Korea Selatan menyatakan bahwa Saudara Hye-min tidak bersalah karena menolak dinas militer karena alasan hati nurani. Beberapa minggu kemudian, dia mendaftar untuk mengikuti program ACS. Dia harus menunggu dipanggil sampai 7 Februari 2022. Tapi, setelah benar-benar memikirkan bahwa program ACS sekarang itu seperti hukuman, dia akhirnya memutuskan untuk menolak dinas sipil pengganti tersebut.

Kalau pengadilan menyetujui keputusan Saudara Hye-min, kemungkinan pemerintah akan mempertimbangkan agar program ACS disesuaikan dengan standar internasional. Kalau program ACS diubah, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi warga Korea Selatan dan juga bagi saudara-saudara kita dan keluarga mereka. Sambil menunggu, kita berdoa agar semua yang terkena dampak masalah ini bisa terus mengandalkan Yehuwa. Yehuwa pasti membantu mereka tetap ”bertekun menghadapi segala sesuatu dengan sabar dan sukacita”.​—Kolose 1:11.

a Untuk mencari tahu lebih banyak, silakan membaca laporan khusus berjudul, ”Dinas Sipil Pengganti Wajib Militer di Korea Selatan.” Laporan khusus itu disiapkan oleh Asosiasi Saksi-Saksi Yehuwa di Asia-Pasifik.